Fenomena premanisme telah lama menjadi momok di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di provinsi Jawa Barat. Dari pemalakan liar di terminal, pungli di pasar tradisional, hingga geng motor yang kerap membuat resah warga, aksi-aksi ini terus berulang tanpa henti. Merespon keresahan masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan Satgas Anti Preman, yang bekerja sama dengan aparat TNI-Polri untuk menumpas akar permasalahan ini.
Pembentukan Satgas dan Mandat Tegas Gubernur
Satgas Anti Preman Jawa Barat resmi dibentuk pada awal April 2025. Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, dalam konferensi pers di Gedung Sate menyatakan bahwa satgas ini bukan sekadar simbol, melainkan pasukan khusus yang akan bergerak cepat dan efektif. Mandatnya jelas: menciptakan rasa aman bagi masyarakat dengan menindak tegas segala bentuk premanisme, baik yang terorganisir maupun perorangan.
Dedi Mulyadi juga menegaskan bahwa tidak akan ada kompromi terhadap tindakan yang mengganggu ketertiban umum. “Kita ingin Jawa Barat menjadi wilayah yang ramah investasi dan nyaman dihuni. Premanisme adalah hambatan serius bagi kemajuan,” ujarnya.
Operasi Gabungan TNI-Polri
Salah satu kekuatan utama Satgas Anti Preman ini adalah dukungan dari unsur TNI dan Polri. Ribuan personel diturunkan ke titik-titik rawan seperti terminal, stasiun, pasar, kawasan industri, dan area pemukiman padat penduduk. Operasi gabungan ini dilakukan secara berkala dan mendadak untuk menghindari kebocoran informasi.
Kombes Pol Hari Nugroho, juru bicara Satgas, menyebutkan bahwa dalam dua minggu pertama, lebih dari 1.500 preman berhasil diamankan. Beberapa di antaranya merupakan residivis kasus kekerasan dan pemerasan. Barang bukti berupa senjata tajam, minuman keras, serta uang hasil pungli turut diamankan.
Dukungan Masyarakat dan Peran Media
Langkah ini mendapat sambutan luas dari masyarakat. Banyak warga yang sebelumnya takut melapor, kini berani memberikan informasi kepada aparat berkat adanya nomor pengaduan langsung dan perlindungan saksi. Media sosial juga menjadi alat ampuh untuk menyebarkan kesadaran akan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.
Kelompok pemuda, organisasi masyarakat, dan tokoh agama turut menggalang kampanye anti-premanisme dengan pendekatan kultural. Di beberapa daerah, mural dan pentas seni bertema anti-preman mulai muncul sebagai bentuk dukungan moral.
Penanganan Rehabilitatif
Menariknya, tidak semua yang tertangkap diproses secara hukum langsung. Satgas juga melakukan pendekatan rehabilitatif terhadap preman jalanan yang terindikasi hanya “ikut-ikutan” atau terdorong oleh faktor ekonomi. Mereka diberikan pelatihan keterampilan kerja, konseling psikologis, dan pendampingan sosial agar bisa kembali ke masyarakat sebagai warga produktif.
Program ini bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Dinas Ketenagakerjaan Jawa Barat. Dalam waktu singkat, ratusan mantan preman telah dilibatkan dalam program padat karya dan pelatihan usaha mikro.
Tantangan di Lapangan
Meski berjalan efektif, Satgas Anti Preman tetap menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah keberadaan oknum yang membekingi kelompok preman. Satgas mengklaim tak segan menindak siapa pun, termasuk aparat yang terlibat dalam praktik kotor ini.
Selain itu, persebaran geng motor di daerah pinggiran kota yang berpindah-pindah lokasi menjadi tantangan tersendiri. Namun, Satgas terus berkoordinasi dengan intelijen daerah untuk melacak pergerakan mereka.
Dampak Nyata di Masyarakat
Sejak peluncuran Satgas, tercatat penurunan signifikan dalam laporan kriminalitas berbasis premanisme di wilayah-wilayah sasaran. Warga di daerah Cikarang, Cileunyi, dan Sukabumi menyatakan bahwa mereka mulai merasa lebih aman dan nyaman menjalankan aktivitas sehari-hari.
Pasar-pasar tradisional yang sebelumnya didominasi “juru parkir liar” kini beroperasi lebih tertib. Pedagang tak lagi dihantui pungli, dan roda ekonomi lokal berputar lebih lancar.
Rencana Jangka Panjang
Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan bahwa Satgas Anti Preman bukan program jangka pendek. Akan ada penambahan pos pengamanan permanen, pelatihan komunitas keamanan lokal, dan integrasi data premanisme dengan sistem keamanan digital berbasis AI.
Dinas Pendidikan juga diajak terlibat untuk menanamkan nilai anti-kekerasan dan anti-intimidasi sejak dini melalui kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler.
Kesimpulan
Satgas Anti Preman Jawa Barat menjadi bukti bahwa tindakan tegas dan terstruktur mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dengan kolaborasi antara pemerintah, aparat, dan warga, Jawa Barat menunjukkan bahwa premanisme bukan takdir, melainkan tantangan yang bisa diselesaikan bersama.
Masyarakat kini menatap masa depan yang lebih aman, tertib, dan sejahtera. Dengan semangat gotong royong, keamanan bukan lagi milik aparat semata, tetapi tanggung jawab kolektif seluruh rakyat.
Jangan lupa baca artikel berikutnya ya, tentang : Politik Populisme: Pengaruhnya terhadapat Demokrasi Modern
